Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa, Fokuskan Penyelesaian Tunggakan
Dedi Mulyadi tegaskan kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Sumber: Instagram/info_padalarang.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa, Fokuskan Penyelesaian Tunggakan

Diposting pada
iklan fif batujajar

KoranBandung.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti isu penahanan ijazah siswa yang kerap terjadi di beberapa sekolah.

Masalah ini dianggap merugikan siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya namun terkendala mengambil ijazah akibat alasan administratif.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, memberikan instruksi tegas agar kebijakan ini segera dihentikan.

Dedi menegaskan bahwa ijazah memiliki peran penting dalam menentukan masa depan siswa.

Ia meminta pihak sekolah dari jenjang SD hingga SMA untuk segera menyerahkan ijazah yang masih tertahan kepada siswa yang telah lulus.

Instruksi ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil di Jawa Barat.

Masalah tunggakan biaya pendidikan sering kali menjadi alasan utama sekolah menahan ijazah siswa.

Menurut Dedi, langkah ini tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan haknya.

Ia berencana mengatasi persoalan ini dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Sebagai solusi, Dedi menyatakan akan membentuk tim khusus yang bertugas menangani penyelesaian tunggakan pendidikan di seluruh Jawa Barat.

Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan para kepala sekolah untuk memastikan seluruh masalah administrasi dapat diselesaikan tanpa menahan ijazah siswa.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi dampak buruk terhadap masa depan siswa yang tertunda hanya karena kendala finansial.

Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia telah menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, dengan tujuan membahas strategi penyelesaian masalah tunggakan secara menyeluruh.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala dinas akan diberikan arahan agar menindaklanjuti kebijakan ini di wilayah masing-masing.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan hak pendidikan yang adil dan merata.

Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi sistem pengelolaan biaya pendidikan di sekolah.

Evaluasi ini bertujuan menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel terkait pembayaran biaya sekolah.

Dedi percaya bahwa pendidikan tidak boleh menjadi beban berat bagi siswa dan keluarganya.

Dengan demikian, ia mengimbau sekolah untuk lebih fleksibel dalam mencari solusi terkait pembayaran biaya pendidikan yang tertunggak.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat.

Melalui kebijakan ini, Dedi Mulyadi ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tanpa terkecuali.

Ia berharap langkah ini dapat menjadi awal yang baik untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.

Masalah penahanan ijazah memang telah menjadi isu yang cukup lama di beberapa daerah.

Namun, dengan adanya arahan langsung dari Gubernur, diharapkan solusi konkret dapat segera diimplementasikan.

Kebijakan ini juga menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan nasional.

Langkah tegas yang diambil Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Ke depannya, ia berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat.***