KoranBandung.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program 3 Juta Rumah Subsidi menghadapi tantangan besar pasca pemangkasan anggaran yang signifikan. Efisiensi anggaran yang diterapkan mempengaruhi skala pembangunan rumah subsidi yang sebelumnya direncanakan dalam jumlah besar.
Pada tahun anggaran 2025, Kementerian PUPR semula mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5,274 triliun. Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran melalui efisiensi, anggaran tersebut berkurang hingga mencapai Rp 1,613 triliun. Meskipun demikian, pihak kementerian tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini meskipun dengan skala yang lebih terbatas.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran telah dipangkas, program pembangunan rumah subsidi ini akan tetap berjalan dengan penyesuaian yang ada. Anggaran yang terbatas akan dioptimalkan untuk memastikan bahwa sejumlah rumah subsidi tetap dapat dibangun, meskipun tidak sesuai dengan target semula.
Sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran program, Kementerian PUPR akan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dapat memberikan pembiayaan untuk rumah subsidi dengan bunga rendah. Namun, jumlah unit yang dapat dibangun pada tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 220 ribu unit, jauh lebih kecil dibandingkan target awal yang mencapai 3 juta unit rumah subsidi.
Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Kementerian PUPR berencana menggandeng perusahaan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa perusahaan sudah menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan rumah subsidi dengan dana CSR. Salah satu contohnya adalah di daerah Tangerang, Berau, dan Muara Angke yang telah memulai pembangunan rumah subsidi dengan bantuan dana dari perusahaan-perusahaan terkait.
Lebih lanjut, Menteri Maruarar Sirait juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah subsidi tidak hanya akan bergantung pada anggaran pemerintah. Program ini akan melibatkan kontribusi dari sektor swasta dalam bentuk renovasi rumah, serta melibatkan investor asing. Negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi dalam proyek ini, memberikan harapan baru bagi kelangsungan program rumah subsidi.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran dan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat, pemerintah berencana membangun rumah dengan konsep vertikal. Dalam hal ini, pemerintah akan menyediakan lahan yang akan dijual kepada masyarakat untuk pembangunan hunian yang lebih terjangkau. Konsep ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan lahan yang ada di kawasan urban yang padat.
Meski anggaran mengalami pemangkasan yang signifikan, pemerintah memastikan bahwa pembagian anggaran sudah dilakukan dengan transparan dan detail. Pembagian anggaran tersebut meliputi Rp 435,67 miliar untuk dukungan manajemen dan Rp 1,177 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman. Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembicaraan terbuka terkait dengan pemanfaatan anggaran tersebut untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.***