Krisis Lahan Kritis di Bandung Utara, Pembangunan Perumahan dan Hotel Ancam Lingkungan
Alih fungsi lahan di Bandung Utara meningkatkan risiko bencana lingkungan. (Sumber: Instagram/infobandung_)

Krisis Lahan Kritis di Bandung Utara, Pembangunan Perumahan dan Hotel Ancam Lingkungan

Diposting pada

KoranBandung.co.id – Kawasan Bandung Utara (KBU) menghadapi krisis lingkungan akibat masifnya pembangunan perumahan dan hotel.

Lahan produktif dan hutan lindung semakin tergerus tanpa pengawasan yang ketat.

Pakar lingkungan menyoroti perlunya kebijakan tegas untuk mengatasi dampak ekologis yang mengkhawatirkan.

Bandung Utara selama ini dikenal sebagai wilayah dengan ekosistem yang kaya dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan yang tidak terkendali semakin mengancam keberlanjutan kawasan tersebut.

Alih fungsi lahan secara masif mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

Ketua Odesa Indonesia, Faiz Manshur, menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan di KBU.

Ia menilai bahwa banyak proyek perumahan dan hotel yang dibangun tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Hutan lindung yang seharusnya menjadi benteng ekologi pun semakin terkikis akibat ekspansi properti yang agresif.

Pembangunan yang masif tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis lahan, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan masyarakat sekitar.

Banyak petani kehilangan lahan garapan mereka, sementara pasokan air semakin terbatas akibat berkurangnya daerah resapan.

Sebagai langkah mitigasi, Faiz Manshur mengusulkan adanya alih komoditi dari hortikultura ke tanaman buah.

Menurutnya, tanaman buah memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membantu pemulihan ekosistem.

Perubahan ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Meski sudah ada tim Cekungan Bandung yang bertugas mengawasi pembangunan di KBU, dampaknya dinilai belum efektif.

Berbagai proyek besar tetap berjalan tanpa adanya intervensi yang signifikan dari pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup untuk menahan laju ekspansi properti di wilayah yang seharusnya dilindungi.

Ke depan, diharapkan pemimpin baru di Jawa Barat dapat lebih serius dalam menangani permasalahan lingkungan ini.***