KoranBandung.co.id – Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025.
Jumlah tersebut mencapai 3,65 juta jiwa, menempatkan Jawa Barat tepat di bawah Jawa Timur dalam urutan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi.
Meski masih tinggi, angka ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari periode-periode sebelumnya.
BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 13,6 ribu orang jika dibandingkan dengan data per September 2024.
Jika dibandingkan dengan Maret 2024, penurunannya bahkan mencapai 193,9 ribu orang.
Namun yang paling mencolok adalah bahwa penurunan terbesar terjadi di wilayah perdesaan.
Dalam periode satu tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di desa berkurang sebanyak 118 ribu orang.
Sebaliknya, di wilayah perkotaan, jumlahnya hanya berkurang 75 ribu orang.
Menariknya, data juga menunjukkan tren berlawanan dalam enam bulan terakhir di kota.
Antara September 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru meningkat sebanyak 66 ribu orang.
Hal ini mencerminkan tekanan hidup di wilayah urban semakin berat bagi kelompok rentan.
Beban hidup dari kebutuhan dasar menjadi salah satu faktor penentu garis kemiskinan, baik di kota maupun desa.
Komoditas seperti beras dan rokok masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur garis kemiskinan.
Di kota, beras menyumbang 22 persen, sementara rokok kretek filter menyumbang 11 persen.
Sementara itu di desa, beras memiliki pengaruh lebih besar lagi, yakni sebesar 26 persen terhadap garis kemiskinan.
Tingginya kontribusi beras dan rokok terhadap struktur konsumsi penduduk miskin mengindikasikan bahwa beban pengeluaran masih didominasi oleh kebutuhan pokok dan konsumsi sekunder yang tidak produktif.
Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap pengeluaran konsumtif serta belum maksimalnya intervensi edukasi konsumsi di kalangan masyarakat miskin.
Di sisi lain, pencapaian penurunan kemiskinan di desa patut diapresiasi.
Peningkatan akses terhadap bantuan sosial, distribusi pangan, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih diyakini menjadi faktor pendukung utama.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat disebut telah melakukan sejumlah langkah afirmatif untuk menjangkau warga di pedesaan dengan pendekatan berbasis data.
Namun demikian, lonjakan kemiskinan di perkotaan menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Tingginya biaya hidup, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta kurangnya hunian terjangkau membuat banyak penduduk kota terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Perubahan ekonomi pascapandemi dan ketergantungan terhadap sektor informal turut memperburuk daya tahan finansial masyarakat urban berpendapatan rendah.
Masalah kemiskinan di kota juga tidak terlepas dari tekanan inflasi sektor transportasi, perumahan, dan makanan jadi.
Berbeda dengan desa yang masih memiliki sumber daya pertanian dan pola konsumsi relatif sederhana, masyarakat kota menghadapi tekanan pengeluaran yang lebih kompleks.
Dengan kondisi demikian, dibutuhkan kebijakan berbeda untuk menanggulangi kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayahnya.
Di perkotaan, pendekatan yang dapat diterapkan antara lain adalah penciptaan lapangan kerja sektor padat karya, penyediaan pelatihan keterampilan, dan perluasan akses terhadap rumah layak huni.
Sementara di perdesaan, strategi bisa difokuskan pada penguatan sektor pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Data BPS ini menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk perencanaan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif.***
