Kritik Menguat, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026 Dinilai Tidak Tepat Saat Daya Beli Masyarakat Menurun

KoranBandung.co.id – Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026, namun kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Kondisi daya beli masyarakat yang tengah menurun membuat rencana kenaikan iuran dipandang tidak sejalan dengan realitas ekonomi rakyat.

Banyak pihak menilai, kebijakan ini justru berpotensi menambah beban rumah tangga di tengah biaya hidup yang semakin tinggi.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini termuat dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dipaparkan oleh pemerintah pada Agustus 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kenaikan diperlukan demi menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjadi andalan jutaan masyarakat Indonesia.

Pemerintah berargumen bahwa skema pendanaan harus melibatkan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar program tidak terhenti akibat tekanan fiskal.

Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai alasan tersebut belum cukup kuat untuk membenarkan kenaikan di saat daya beli masyarakat masih tertekan.

Data inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar semakin terbatas.

Kenaikan harga bahan pokok, tarif listrik, hingga biaya transportasi telah menggerus pengeluaran rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan menambah iuran kesehatan justru bisa mempersempit ruang gerak finansial masyarakat.

Kritik lain juga muncul karena kebijakan serupa pernah dilakukan pemerintah pada periode sebelumnya dan memicu kegaduhan publik.

Ketika iuran dinaikkan pada 2020, banyak peserta mandiri memilih turun kelas layanan bahkan menunggak pembayaran karena tidak mampu.

Kondisi itu membuat beban BPJS Kesehatan justru semakin berat karena defisit tetap terjadi meski iuran sudah dinaikkan.

Dari pengalaman tersebut, publik menilai pemerintah seharusnya lebih hati-hati dalam merancang kebijakan serupa di masa depan.

Pemerintah memang menyebut kenaikan akan dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir gejolak sosial.

Namun, tanpa adanya strategi perlindungan nyata bagi kelompok rentan, pendekatan bertahap tetap berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Masyarakat menilai seharusnya pemerintah fokus memperbaiki sistem manajemen dan efisiensi layanan BPJS Kesehatan sebelum menambah beban peserta.

Masalah antrean panjang, keterbatasan obat, hingga distribusi tenaga medis yang tidak merata masih menjadi keluhan utama yang belum terselesaikan.

Jika iuran dinaikkan sementara kualitas layanan tidak meningkat, publik dikhawatirkan semakin kehilangan kepercayaan terhadap BPJS Kesehatan.

Selain itu, banyak pihak menilai pemerintah seharusnya memperluas ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan pajak dibanding mengandalkan iuran masyarakat.

Kebijakan menaikkan iuran kerap dianggap jalan pintas yang tidak menyentuh akar persoalan pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Dari sisi sosial, penyesuaian iuran ini berpotensi memperdalam kesenjangan antara masyarakat miskin penerima bantuan iuran dan pekerja informal yang harus membayar mandiri.

Kelompok pekerja informal sering kali tidak memiliki pendapatan tetap sehingga sulit memenuhi kewajiban iuran setiap bulan.

Jika mereka menunggak, konsekuensinya adalah hilangnya akses terhadap layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar.

Para ekonom juga mengingatkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan ini dapat memperburuk indeks konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika masyarakat semakin terhimpit dengan kewajiban pembayaran, konsumsi barang dan jasa lain akan berkurang dan memperlambat roda ekonomi.

Dengan demikian, kritik yang muncul tidak hanya soal beban iuran, tetapi juga dampak domino terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Banyak kalangan menilai pemerintah seharusnya menunda kenaikan iuran hingga kondisi ekonomi rakyat membaik.

Langkah alternatif seperti efisiensi anggaran kesehatan, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem pengawasan dianggap lebih mendesak untuk dilakukan.

Pemerintah dituntut membuktikan bahwa dana iuran yang dikelola selama ini benar-benar transparan dan tepat sasaran sebelum meminta masyarakat menambah kontribusi.

Jika tidak, rencana kenaikan iuran 2026 justru bisa menjadi kebijakan yang kontra produktif, melemahkan daya beli sekaligus memperburuk kepercayaan publik.***