KoranBandung.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengakui belum memiliki alat deteksi dini gempa atau Early Warning System (EWS) meski wilayahnya berada di jalur aktif Sesar Lembang.
Pengakuan ini memunculkan kekhawatiran mengingat potensi gempa di kawasan tersebut dinilai cukup tinggi.
Ketiadaan sistem peringatan dini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam.
Sekretaris Daerah Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemkab Bandung Barat masih mengandalkan sosialisasi sebagai langkah utama mitigasi.
Ia menyebutkan sosialisasi dilakukan rutin setiap tahun, khususnya kepada siswa sekolah dan masyarakat di sekitar jalur rawan gempa.
Masyarakat diarahkan untuk memahami jalur evakuasi, titik kumpul, dan langkah keselamatan dasar jika terjadi gempa bumi.
Menurut Ade, upaya edukasi dianggap penting karena setidaknya masyarakat bisa lebih siap ketika bencana benar-benar terjadi.
Meski demikian, tanpa keberadaan EWS, risiko keterlambatan informasi tetap menjadi persoalan serius di daerah rawan gempa.
Bandung Barat termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi karena berada tepat di atas jalur Sesar Lembang.
Sesar ini membentang dari Lembang hingga ke wilayah Cimahi dan sekitarnya, melewati kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi.
Sejumlah pakar kebencanaan sebelumnya juga menegaskan bahwa gempa di jalur sesar bisa berdampak besar bagi masyarakat.
Tanpa peringatan dini, potensi korban jiwa dan kerugian material bisa semakin tinggi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan teknologi mitigasi bencana sudah mendesak bagi Bandung Barat.
Namun, keterbatasan anggaran disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa daerah tersebut belum memiliki EWS.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait seperti BMKG dan BNPB.
Kerja sama ini lebih difokuskan pada monitoring aktivitas sesar serta pelatihan tanggap darurat bagi aparat dan relawan.
Apabila gempa besar terjadi di waktu kunjungan padat, potensi kepanikan bisa meningkat drastis.
Oleh karena itu, selain sosialisasi, sistem peringatan dini menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi.
Pemerintah pusat sebenarnya memiliki program pembangunan EWS di berbagai daerah rawan bencana.
Namun belum ada kepastian kapan Bandung Barat akan mendapatkan fasilitas tersebut.
Sebagian pihak menilai bahwa daerah dengan jalur sesar aktif seharusnya menjadi prioritas utama dalam program tersebut.
Selain itu, keberadaan EWS juga bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penataan ruang wilayah.
Dengan adanya data yang akurat, pembangunan infrastruktur di jalur rawan gempa bisa diatur dengan lebih bijak.
Tanpa itu, risiko kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur bisa semakin besar ketika bencana melanda.
Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya integrasi antara teknologi dan perencanaan pembangunan daerah.
Jika Bandung Barat ingin meningkatkan ketahanan bencana, maka investasi di bidang peringatan dini harus segera dipertimbangkan.
Apalagi, kesadaran masyarakat yang terus dibangun melalui sosialisasi perlu diimbangi dengan dukungan teknologi.
Dengan kombinasi edukasi dan teknologi, risiko bencana bisa ditekan seminimal mungkin.
Sebaliknya, tanpa teknologi peringatan dini, upaya sosialisasi berpotensi kehilangan efektivitasnya ketika gempa besar datang tiba-tiba.
Pemkab Bandung Barat masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal mitigasi bencana gempa bumi.
Keterbatasan anggaran bukan lagi alasan jika menyangkut keselamatan ribuan jiwa yang tinggal di sepanjang jalur Sesar Lembang.
***
