DPRD Bandung Barat Bungkam Soal Rincian Gaji dan Tunjangan

KoranBandung.co.id – Gelombang protes masyarakat Bandung Barat kian memanas, namun DPRD setempat memilih untuk tetap bungkam soal transparansi gaji dan tunjangan.

Ketidakjelasan informasi membuat publik semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh wakil rakyat di gedung dewan.

Alih-alih memberikan jawaban tegas, sikap diam ini justru memperlebar jarak antara masyarakat dan para pengambil kebijakan di Bandung Barat.

Di tengah desakan publik, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi, menolak secara gamblang menyebutkan detail jumlah tunjangan yang diterima setiap anggota.

Ia hanya menyebut bahwa tunjangan rumah dan fasilitas lain disesuaikan dengan harga pasaran di wilayah Bandung Barat.

Menurutnya, setiap anggota dewan memiliki persepsi berbeda mengenai besaran tunjangan yang diterima, sehingga sulit untuk dipukul rata.

Pernyataan ini memunculkan kritik karena dianggap tidak menjawab pertanyaan inti masyarakat mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan pejabat.

Mahdi juga berdalih bahwa membuka angka secara terang-terangan bisa menimbulkan masalah baru, terutama dalam situasi sosial yang sedang sensitif.

Ia menekankan bahwa jumlah tunjangan yang diterima DPRD KBB tidak setinggi DPR RI, tetapi tetap menolak merinci angka pastinya.

Sikap ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa ada upaya untuk menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya menjadi hak publik untuk diketahui.

Kalangan akademisi menilai, langkah DPRD KBB untuk menahan informasi justru semakin memperkeruh suasana.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menyebut bahwa sikap bungkam tersebut memperlihatkan kekhawatiran besar para anggota dewan terhadap reaksi masyarakat.

Menurutnya, anggota dewan kini lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan karena khawatir bisa memicu ketidakstabilan.

Namun, ia menegaskan bahwa transparansi tetap harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Arlan menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kinerja, alokasi anggaran, hingga detail tunjangan yang diterima para wakil rakyat.

Hak ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga bagian dari kontrol publik untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat, ketidakjelasan mengenai gaji dan tunjangan DPRD semakin menambah rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan.

Mereka menilai bahwa pejabat publik seharusnya dapat menjadi contoh keterbukaan, bukan justru menyembunyikan informasi yang menyangkut kepentingan umum.

Sejumlah aktivis bahkan menilai sikap bungkam ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menuntut keterbukaan informasi publik.

Pasalnya, anggaran daerah yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan dewan bersumber dari uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dalam konteks ini, keengganan DPRD KBB membuka angka jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas lembaga tersebut.

Publik tentu berhak mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan pejabat dibandingkan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Kondisi jalan rusak, pelayanan kesehatan terbatas, hingga infrastruktur pendidikan yang belum merata menjadi alasan kuat mengapa transparansi anggaran sangat penting.

Ketika kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, informasi terkait gaji dan tunjangan pejabat publik menjadi sorotan utama.***