KoranBandung.co.id – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung atau DPMKP merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan warga dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya.
Sejak awal berdirinya, DPMKP terus bertransformasi menjadi organisasi profesional dengan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik di bidang tanggap darurat.
Dalam setiap situasi darurat di wilayah Kota Bandung, kehadiran DPMKP menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan meminimalisasi dampak bencana.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP) adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tanggung jawab penting dalam upaya penyelamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan dari ancaman kebakaran maupun bencana non-kebakaran.
Lembaga ini memiliki visi untuk menjadi tim penyelamat yang tangguh, profesional, dan siap siaga di segala kondisi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan efektif.
Sejarah Awal Penanggulangan Kebakaran di Bandung
Keberadaan DPMKP Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penanggulangan kebakaran di kota ini.
Sejarah tersebut dimulai sejak tahun 1906, ketika Bandung resmi ditetapkan sebagai Geemente atau kota oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Pada masa itu, sistem penanggulangan kebakaran sudah mulai diintegrasikan dalam tata kelola kota, termasuk dengan membangun hidran di titik-titik strategis yang terhubung dengan jaringan pipa air minum.
Untuk memperkuat daya semprot air, digunakan alat bantu berupa pompa beroda yang dikenal dengan istilah “Aangang”, menandai langkah awal sistem pemadam kebakaran modern di Bandung.
Era Kota Praja dan Modernisasi Layanan
Memasuki era Kota Praja, peran pemadam kebakaran semakin diperkuat oleh pemerintah setempat.
Walikota Bandung saat itu, R. Enoch, dan penerusnya R. Priatna Kusuma, memprakarsai penyediaan mobil pemadam kebakaran yang kala itu dikenal dengan sebutan Branweer.
Markas pertama pemadam kebakaran berdiri di Jalan Raya Timur atau kini dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani No. 296, Bandung.
Area tersebut juga menjadi tempat tinggal bagi para petugas pemadam kebakaran dan keluarga mereka.
Pada 2 Oktober 1962, Pemerintah Kota Bandung membentuk Urusan Pemadam Kebakaran (UPK) yang berada di bawah Dinas Teknis Penyehatan, cikal bakal PDAM.
Unit ini dipimpin oleh Adut bin Enur dan menjadi tonggak penting dalam profesionalisasi layanan pemadam kebakaran di Bandung.
Transformasi Menjadi Dinas Kebakaran Kota Bandung
Tahun 1972 menjadi masa transisi penting ketika nomenklatur UPK berubah menjadi Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.
Selanjutnya, UPT ini beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Subdirektorat Ketertiban Umum, menandakan perluasan fungsi dan tanggung jawabnya.
Seiring meningkatnya kompleksitas layanan dan cakupan wilayah kerja, lahirlah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1980 yang menjadikan Dinas Kebakaran Kota Bandung berdiri sendiri tanpa berada di bawah dinas lain.
Perubahan Nomenklatur di Era Reformasi
Memasuki era reformasi, struktur organisasi kembali berubah mengikuti kebijakan nasional.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Dinas Kebakaran kemudian berganti nama menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK).
Perubahan nomenklatur ini menandakan penguatan peran dalam pencegahan serta kesiapsiagaan bencana, bukan sekadar pemadaman kebakaran.
Pada tahun 2004, penyesuaian kembali dilakukan menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dinas ini kembali menggunakan nama Dinas Kebakaran hingga akhirnya mengalami transformasi kelembagaan yang lebih komprehensif.
