KoranBandung.co.id – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra).
Program BLT Kesra ini mulai dicairkan hari ini, Senin 20 Oktober 2025, untuk membantu meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun.
Bantuan diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember dengan total pencairan sebesar Rp900.000 per penerima manfaat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Ia menegaskan, bantuan akan diberikan sekaligus dalam satu tahap sehingga warga penerima bisa langsung menggunakan untuk kebutuhan prioritas.
Melalui program ini, setiap penerima manfaat akan memperoleh Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000 yang langsung ditransfer ke rekening yang terdaftar.
Kebijakan tersebut, menurut pemerintah, merupakan langkah cepat untuk memastikan tidak ada jeda bantuan di akhir tahun.
Namun, sejumlah warga di berbagai daerah mengeluhkan kesulitan saat melakukan pengecekan status penerimaan melalui aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos.
Bahkan, laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id dilaporkan error sehingga masyarakat tidak bisa mengakses data mereka.
Banyak warga yang merasa cemas dan khawatir karena tidak mengetahui apakah nama mereka terdaftar sebagai penerima bantuan.
Kondisi ini menambah kebingungan masyarakat yang sebelumnya sudah menanti kejelasan jadwal pencairan bantuan.
Beberapa warga bahkan rela datang langsung ke kantor desa atau kelurahan untuk menanyakan kepastian data mereka.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa akses informasi yang lancar sangat penting agar penyaluran bansos dapat berjalan lebih efektif.
Di tengah sulitnya ekonomi, kabar penyaluran BLT Kesra disambut bahagia oleh masyarakat.
Banyak warga berharap bantuan ini bisa digunakan untuk kebutuhan pokok, pembayaran sekolah anak, hingga biaya kesehatan.
Meski demikian, permasalahan klasik mengenai ketepatan sasaran kembali menjadi sorotan publik.
Tidak sedikit masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk daftar penerima bantuan.
Sebaliknya, ada pula laporan warga yang secara ekonomi relatif mampu, tetapi justru terdaftar sebagai penerima.
Ketidakakuratan data penerima manfaat ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa perbaikan data penerima bansos memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Kementerian Sosial sebelumnya menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi terus dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, fakta di lapangan membuktikan bahwa masih ada celah yang menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran.
Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sistem, baik dari segi teknis aplikasi maupun validitas data penerima.
Selain itu, transparansi penyaluran dana juga dianggap penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada informasi aplikasi yang kerap bermasalah.
