Klarifikasi Rizki ‘Dayeuhkolot’ Soal Isu TPPO di Kamboja Picu Keraguan Publik dan Desakan Investigasi Pemerintah

KoranBandung.co.id – Klarifikasi seorang WNI asal Kabupaten Bandung bernama Rizki yang menepis dugaan dirinya menjadi korban TPPO di Kamboja menuai keraguan publik.

Kasus yang viral ini menimbulkan perdebatan baru di tengah masyarakat yang kian sensitif terhadap isu perdagangan orang.

Respons publik memperlihatkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan pekerja migran Indonesia di kawasan dengan rekam jejak buruk terkait eksploitasi tenaga kerja.

Pernyataan Rizki yang diunggah melalui media sosial sontak menjadi pusat perhatian warganet Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya tidak mengalami penyiksaan maupun perlakuan kasar selama berada di Kamboja.

Rizki menegaskan bahwa alasan ia ingin kembali ke Indonesia murni karena sudah tidak betah bekerja di tempat tersebut.

Dalam klarifikasi itu, ia menyebut pihak perusahaan meminta biaya Rp42 juta sebagai syarat kepulangannya ke Tanah Air.

Rizki menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup tiket pesawat, ongkos taksi menuju bandara, kebutuhan makan, serta pelunasan biaya keberangkatan dari Indonesia ke Kamboja.

Ia juga memaparkan bahwa nominal itu termasuk pembayaran administrasi seperti visa, paspor, serta biaya agensi yang menangani keberangkatannya.

Dalam pernyataannya, Rizki menekankan bahwa perusahaan tidak mengambil keuntungan dari dirinya dan hanya meminta pelunasan biaya yang sebelumnya sudah dikeluarkan.

Penjelasan itu seharusnya meredam kabar miring, namun publik justru semakin merasa ada kejanggalan dalam sikap Rizki.

Ekspresi wajahnya yang tampak kaku membuat warganet menduga bahwa klarifikasi tersebut tidak disampaikan secara bebas.

Sebagian penonton video bahkan menilai nada suaranya terdengar tidak alami dan terlihat seperti sedang berada dalam tekanan.

Kecurigaan publik semakin meningkat setelah dalam salah satu rekaman terdengar samar kata “cambuk” dari seseorang yang tidak tampak dalam video.

Kata itu langsung memicu dugaan adanya intervensi atau tekanan yang mungkin membuat Rizki tidak bisa berbicara secara jujur.

Warganet pun menyerukan agar pemerintah Indonesia tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul dari video tersebut.

Seruan publik meminta Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh.

Masyarakat menilai bahwa perlindungan WNI di luar negeri tidak bisa sekadar mengandalkan pernyataan sepihak tanpa pemeriksaan fakta di lapangan.

Desakan semakin kuat karena kasus serupa sudah berulang kali terjadi terutama di Kamboja yang dikenal memiliki banyak praktik kerja ilegal.

Negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan internasional karena banyaknya pusat kerja yang mengeksploitasi pekerja migran.

Banyak korban TPPO mengaku ditipu dengan janji pekerjaan bergaji tinggi namun berakhir disekap, dipaksa bekerja berjam-jam, bahkan kehilangan dokumen penting seperti paspor.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat Indonesia sulit percaya ketika muncul klarifikasi bernada menenangkan dari pekerja migran di negara tersebut.

Dalam sejumlah kasus sebelumnya, korban justru takut berkata jujur karena berada di bawah pengawasan pihak perusahaan.

Keraguan publik terhadap pernyataan Rizki dianggap wajar mengingat pola yang sama pernah ditemukan dalam laporan korban TPPO lain.***