Kontroversi Pernyataan “Tak Perlu Ahli Gizi” dalam Program MBG, Cucun Ahmad Syamsurijal Tuai Kritik hingga Sampaikan Permintaan Maaf

KoranBandung.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan nasional setelah sebuah rekaman video memperlihatkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut program tersebut tidak memerlukan ahli gizi.

Viralnya video itu mendorong gelombang kritik publik, terutama dari kalangan tenaga kesehatan dan pegiat gizi masyarakat yang menilai bahwa peran ahli gizi justru merupakan fondasi utama dari keberhasilan program MBG.

Kontroversi ini kemudian berkembang menjadi sorotan nasional setelah banyak pihak menilai respons Cucun terhadap salah satu peserta rapat terkesan tidak proporsional dan menyinggung profesionalisme tenaga ahli di bidang gizi.

Isu bermula ketika dalam sebuah forum di Kabupaten Bandung, seorang peserta rapat mencoba memberikan solusi atas kesulitan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut tenaga ahli gizi.

Peserta tersebut mengusulkan agar calon pengawas yang bukan lulusan gizi tidak diberi label “ahli gizi”, sekaligus mendorong kolaborasi antara BGN dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) serta Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Saran itu juga dimaksudkan untuk menjaga kejelasan definisi profesi dan memastikan standar kompetensi tetap terjaga dalam implementasi program MBG di seluruh daerah.

Namun sebelum pembicaraan itu selesai, Cucun tiba-tiba memotong penyampaian peserta tersebut dan mengkritik pernyataannya yang dianggap terlalu panjang.

Dalam video viral itu, Cucun bahkan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap “anak-anak muda yang arogan” dan dinilai publik menunjuk peserta tersebut sebagai contoh yang dimaksud.

Pernyataan lanjutan Cucun yang menyebut dirinya sebagai “pembuat kebijakan” memicu reaksi keras dari banyak warganet yang menilai gaya komunikasinya justru terlihat arogan dan tidak mencerminkan etika berdiskusi dalam forum resmi.

Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa masukan yang disampaikan peserta forum seharusnya dapat diterima sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan publik yang inklusif.

Banyak masyarakat mempertanyakan letak sikap arogan yang ditudingkan Cucun kepada peserta, mengingat penyampaian masukan tersebut dinilai sopan, runtut, dan berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan.

Gelombang kritik semakin besar ketika potongan video tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial, membuat warganet mempertanyakan arah pembahasan terkait kualitas gizi dalam program MBG.

Dalam beberapa jam, kolom komentar di akun Instagram Cucun Ahmad Syamsurijal dan akun organisasi pendukungnya dibanjiri protes dari warganet yang mempertanyakan pemahaman anggota DPR tersebut mengenai pentingnya peran ahli gizi.

Berbagai komentar bernada kecewa bermunculan, termasuk dari sejumlah tenaga kesehatan yang menegaskan bahwa program makanan bergizi tidak dapat berjalan optimal tanpa peran profesional gizi yang terlatih.

Di tengah derasnya kritik tersebut, Cucun kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas penyataannya yang menuai polemik itu.

Melalui klarifikasinya, ia menjelaskan bahwa wacana penggantian istilah “ahli gizi” menjadi “pengawas gizi” atau “quality control” masih berada pada tahap ide awal dan bukan keputusan final dalam penyusunan regulasi program MBG.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai dan mengakui pentingnya kehadiran tenaga ahli gizi dalam menjamin kualitas dan keamanan menu makanan bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia.

Cucun menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan yang masuk dari masyarakat, sembari menegaskan bahwa diskusi tersebut tidak bermaksud merendahkan profesi ahli gizi sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan generasi muda.

Meski permintaan maaf telah disampaikan, komentar negatif tetap bermunculan di akun media sosialnya, menunjukkan bahwa publik berharap sikap lebih bijak dari pejabat negara ketika menyikapi kritik maupun masukan dari masyarakat.

Polemik ini menjadi pengingat tentang pentingnya komunikasi publik yang tepat, terutama ketika keputusan berkaitan dengan program kesehatan nasional yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membutuhkan koordinasi matang antara pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lapangan.***