Nama Cucun kembali ramai dibahas setelah potongan video dalam sebuah forum di Bandung memperlihatkan dirinya memotong penyampaian peserta rapat terkait struktur profesi ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Video tersebut memperlihatkan momen ketika seorang peserta mencoba menawarkan solusi atas kesulitan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut tenaga ahli gizi.
Saran peserta tersebut dianggap relevan untuk menjaga standar profesi dan mendorong kolaborasi antara BGN, Persagi, dan HAKLI.
Cucun tiba-tiba menginterupsi penyampaian tersebut dan mengkritik apa yang ia anggap sebagai penjelasan yang terlalu panjang.
Dalam video itu, Cucun menyampaikan ketidaksukaannya terhadap “anak-anak muda yang arogan”, yang kemudian ditafsirkan publik sebagai sindiran langsung kepada peserta.
Ucapan berikutnya bahwa dirinya adalah “pembuat kebijakan” semakin menyulut kritik warganet yang menilai gaya komunikasinya terkesan meremehkan masukan teknis.
Gelombang kritik kemudian memenuhi kolom komentar di akun Instagramnya dan berbagai platform media sosial lainnya.
Respons Publik dan Klarifikasi dari Cucun
Para tenaga kesehatan dan ahli gizi menilai bahwa masukan peserta forum justru sangat relevan dalam menjaga kualitas program MBG.
Publik mempertanyakan letak sikap arogan yang ditudingkan Cucun, karena penyampaian peserta dinilai sopan, sistematis, dan berbasis data.
Desakan klarifikasi pun menguat seiring penyebaran potongan video yang semakin luas di media sosial.
Cucun kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka dan meluruskan bahwa wacana perubahan istilah ahli gizi masih sebatas gagasan awal.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai profesi ahli gizi dan mengakui peran penting mereka dalam keberhasilan program makanan bergizi nasional.
Cucun juga mengapresiasi masukan dari berbagai pihak dan menyatakan tidak pernah bermaksud merendahkan profesionalisme bidang gizi.
Pelajaran Komunikasi Publik dari Polemik MBG
Meski permintaan maaf sudah disampaikan, kritik publik masih terlihat jelas dari komentar yang terus mengalir di media sosialnya.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa komunikasi publik memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri membutuhkan koordinasi yang melibatkan ahli gizi, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan di semua tingkatan.
Isu yang muncul memperlihatkan bahwa diskusi teknis seharusnya dihargai sebagai bagian dari proses penyusunan keputusan publik yang lebih berkualitas.
Kasus ini juga menjadi refleksi bahwa pejabat publik dituntut untuk lebih terbuka terhadap kritik, terutama ketika menyangkut kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.***









