Cegah Risiko Bencana, Pemkab Bandung Barat Hentikan Sementara Pembangunan 26 Perumahan

KoranBandung.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghentikan sementara izin pembangunan perumahan di Bandung Raya sebagai respons atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Langkah penghentian sementara itu menjadi titik evaluasi besar terhadap pola pembangunan kawasan yang selama ini dinilai terlalu cepat berkembang tanpa keseimbangan mitigasi bencana yang memadai.

Kebijakan yang kini diberlakukan di Bandung Barat tersebut berpotensi mengubah arah pengelolaan ruang wilayah di masa mendatang, terutama terkait kebutuhan hunian dan keamanan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan bahwa penghentian sementara ini akan berlaku ketat bagi seluruh proyek perumahan yang masuk ke dalam daftar evaluasi, termasuk 26 proyek yang kini resmi dibekukan.

Pembekuan itu disebut bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap instruksi provinsi, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembangunan agar lebih selaras dengan kondisi geografis Bandung Barat yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa evaluasi yang sedang dilakukan bertujuan memastikan setiap proyek perumahan benar-benar memenuhi standar mitigasi bencana dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi masyarakat di sekitarnya.

Menurutnya, sejumlah kawasan yang selama ini menjadi pusat pembangunan perumahan ternyata berada di wilayah dengan kontur tanah yang labil sehingga memerlukan kajian lebih dalam sebelum pembangunan kembali diberikan izin melanjutkan aktivitasnya.

Jeje menilai bahwa pembangunan perumahan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem sekitar.

KBB menegaskan bahwa tidak semua proyek yang dibekukan otomatis akan dihentikan secara permanen karena sebagian masih memiliki peluang melanjutkan pembangunan dengan syarat tambahan dan penguatan aspek keselamatan konstruksi.

Sebaliknya, proyek yang dinilai berpotensi membahayakan lingkungan atau berada di zona dengan tingkat risiko bencana tinggi kemungkinan besar tidak akan memperoleh lampu hijau melanjutkan pembangunan.

***