Pemicu Banjir Bandung Disorot Dedi Mulyadi! Tata Ruang Rusak dan Hulu Terabaikan

KoranBandung.co.id – Banjir yang kembali melanda wilayah Bandung, khususnya Kabupaten Bandung, kembali menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata cuaca ekstrem, melainkan kerusakan tata ruang yang terus berlangsung.

Sorotan terbaru datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melalui unggahan di media sosialnya menekankan perlunya pembenahan struktural agar siklus banjir tahunan dapat dihentikan.

Isu ini menjadi perhatian karena dampak genangan di sejumlah titik menunjukkan tren yang makin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.

Menurut Dedi, banjir Bandung bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari kebijakan tata ruang yang tidak konsisten dengan fungsi ekologis wilayah.

Ia menggarisbawahi bahwa kerusakan hulu di kawasan Bandung Selatan, yang seharusnya menjadi penyangga air, kini makin rentan akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.

Kondisi ini membuat kapasitas daerah dalam menyerap air melemah, sehingga setiap hujan intensitas tinggi langsung memicu limpasan ke wilayah padat penduduk di hilir.

Dedi menilai persoalan ruang terbuka hijau harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mitigasi banjir Bandung.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan setelah banjir terjadi, tetapi harus dimulai dari tindakan preventif dengan memperbaiki ekosistem di wilayah hulu.

Kawasan yang dulunya berfungsi sebagai area resapan kini semakin berkurang, sehingga membutuhkan program rehabilitasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang ia tawarkan adalah mengembalikan tata ruang sesuai rencana awal dengan memperbanyak ruang hijau di kawasan hulu.

Upaya ini diperkirakan akan menimbulkan dinamika sosial karena melibatkan perubahan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung puluhan tahun.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa keberanian pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis menjadi fondasi utama dalam penyelamatan ekologi Bandung Raya.

Selain itu, ia juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan kebun teh menjadi pertanian sayur yang berdampak pada menurunnya daya dukung tanah.

Menurutnya, pola tanam sayuran yang cenderung membuka lahan dan mencabut tanaman tahunan mempercepat erosi sehingga memperbesar volume sedimen yang terbawa ke sungai.

Hal ini membuat dasar sungai cepat dangkal dan mengakibatkan air meluap ketika curah hujan meningkat.

Dedi mengingatkan bahwa perubahan fungsi kebun teh tidak hanya berdampak pada sektor perkebunan, tetapi juga pada keamanan ekologis masyarakat di wilayah Bandung Selatan.

Ia mendorong pemerintah agar memberikan regulasi lebih tegas untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Rekomendasi ketiga yang ia sampaikan adalah pembangunan bendungan di kawasan Kertasari sebagai penahan air dari hulu.

Bendungan ini diyakini mampu menampung limpasan air hujan sebelum mengalir deras menuju daerah hilir yang padat penduduk.

Keberadaan bendungan dinilai dapat mengurangi tekanan debit air pada sungai-sungai utama yang melintasi Kabupaten Bandung.

Dedi menyebut proyek tersebut bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang yang menyusun kembali struktur hidrologi Bandung.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan pemulihan ekologi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada penanganan banjir saat peristiwa terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mencegah risiko di masa depan.***