Pengecekan Retakan Tanah di Kamojang Hill Bridge Bandung Jadi Perhatian Serius Aparat dan Pemerintah Daerah

KoranBandung.co.id – Pemerintah dan aparat keamanan di Kabupaten Bandung bergerak cepat menindaklanjuti laporan retakan tanah di kawasan wisata Teras Kamojang atau Kamojang Hill Bridge yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan publik.

Kawasan Teras Kamojang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Meningkatnya intensitas kunjungan wisata membuat faktor keselamatan lingkungan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan oleh para pemangku kepentingan.

Laporan masyarakat terkait munculnya retakan tanah pun langsung direspons dengan pengecekan lapangan lintas instansi guna memastikan kondisi aktual dan potensi risikonya.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari akun Instagram resmi Polresta Bandung, Polsek Ibun bersama unsur terkait melaksanakan pengecekan retakan tanah di Kampung Patrol RT 03 RW 07, Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

Lokasi yang diperiksa berada di sekitar kawasan Teras Kamojang atau Kamojang Hill Bridge yang dikenal memiliki kontur tanah berbukit dan rawan pergerakan tanah.

Pengecekan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga mengenai munculnya retakan tanah yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi longsor apabila tidak segera ditangani.

Potensi longsor tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar serta pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut.

Aparat kepolisian bersama instansi teknis memastikan pengecekan dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran awal kondisi geologis di lokasi kejadian.

Dalam kegiatan pengecekan tersebut, sejumlah instansi terkait turut hadir guna memberikan penilaian dari berbagai aspek kewenangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung terlibat untuk menilai kondisi infrastruktur dan stabilitas tanah di sekitar area retakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung hadir untuk melakukan analisis potensi bencana serta langkah mitigasi yang diperlukan.

Pihak pengembang kawasan juga dilibatkan agar dapat memberikan data teknis serta bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan lingkungan di area wisata.

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan turut hadir sebagai bagian dari koordinasi pemerintahan wilayah.

Camat Ibun Ahmad Rifa’i, S.Sos., M.M. hadir langsung untuk memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif.

Kapolsek Ibun IPTU Deny Four Tjahjanto, S.H. memimpin langsung unsur kepolisian dalam kegiatan pengecekan tersebut.

Komando Rayon Militer Paseh/Ibun yang diwakili oleh Kapten Inf Mulyono turut serta sebagai bagian dari unsur TNI.

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Ibun juga hadir untuk menjembatani komunikasi antara aparat dan masyarakat setempat.

Kapolsek Ibun IPTU Deny Four Tjahjanto menjelaskan bahwa pengecekan ini merupakan langkah awal yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian mengingat kondisi geografis wilayah yang berpotensi mengalami pergerakan tanah.

Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam penanganan awal potensi bencana di kawasan wisata tersebut.

Aparat kepolisian menilai bahwa keselamatan masyarakat dan pengunjung harus menjadi prioritas utama dibandingkan aktivitas wisata semata.

Pemantauan lapangan akan terus dilakukan untuk melihat apakah retakan tanah mengalami perkembangan atau pergeseran yang membahayakan.

Hasil pengecekan awal akan menjadi dasar bagi instansi teknis dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembatasan aktivitas di area tertentu.

Polsek Ibun memastikan akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUTR, BPBD, serta pemerintah kecamatan dalam memantau perkembangan situasi di lapangan.

Koordinasi tersebut mencakup pertukaran data, hasil pengamatan visual, serta rekomendasi teknis dari instansi yang memiliki kompetensi kebencanaan.

Aparat juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar laporan kondisi lingkungan dapat segera ditindaklanjuti.

Setiap perkembangan baru terkait kondisi tanah di kawasan Kamojang Hill Bridge akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan dan instansi terkait.

Informasi yang telah diverifikasi juga akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan maupun simpang siur informasi.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan potensi bencana oleh aparat dan pemerintah daerah.***